Ekonom Mendukung Pengembangan Ekonomi Syariah Sebagai Proyek Nasional Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) 2026

Ekonom sekaligus Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina, Handi Risza, mengemukakan bahwa pengembangan ekonomi syariah seharusnya diangkat sebagai proyek strategis nasional (PSN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta RAPBN 2026. 

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat mencapai target 8 persen dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Ekonomi syariah perlu dijadikan program unggulan dan proyek strategis nasional. Hal ini tentunya memerlukan pemikiran mengenai aspek-aspek seperti destinasi wisata atau kawasan ekonomi khusus,” ungkap Handi Risza dalam webinar INDEF yang diadakan di Jakarta pada hari Jumat.

Ia juga menekankan pentingnya pemerintah untuk meningkatkan jumlah bank syariah BUMN di Indonesia, selain Bank Syariah Indonesia (BSI), guna mengoptimalkan layanan jasa keuangan di berbagai sektor prioritas.

Selain itu, pemerintah disarankan untuk memberikan insentif yang dapat dimanfaatkan secara khusus oleh pelaku ekonomi syariah serta memperkuat kelembagaan keuangan syariah.

Menurutnya, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia harus senantiasa mengikuti tren yang ada di masyarakat, bukan hanya bergantung pada inisiatif pemerintah semata. 

“Ini merupakan kombinasi antara perkembangan yang terjadi di masyarakat, termasuk dunia akademisi, komunitas, dan institusi keuangan, dengan kebijakan pemerintah dalam merumuskan aturan atau regulasi,” jelas Handi.

Ia menyatakan bahwa hal ini penting agar ekonomi dan keuangan syariah dapat terintegrasi dalam sistem pembangunan ekonomi nasional serta untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

"Oleh karena itu, tidak ada lagi perdebatan mengenai dikotomi antara syariah dan non-syariah atau konvensional, melainkan ini telah menjadi sistem yang mandiri yang akan memperkuat stabilitas ekonomi makro Indonesia," ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Handi menekankan bahwa pemerintah harus memastikan kesiapan masyarakat, baik sebagai nasabah maupun penyedia layanan keuangan, serta semua infrastruktur yang diperlukan, termasuk regulasi, sarana transaksi, dan lembaga riset keuangan.

Selain itu, perluasan dan pendalaman skema pembiayaan syariah untuk sektor publik dan non-publik juga sangat penting, agar sesuai dengan perkembangan sektor pembiayaan saat ini.

"Tentunya, kami berharap ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa kita menuju status negara maju," tambahnya.

Tag: Ekonomi Syariah Handi Risza RAPBN 2026