Sejak tanggal 4 Desember 2024, muncul berbagai petisi yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan Miftah Maulana Habiburrahman dari posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Menurut pengamatan Kompas.com, terdapat tujuh petisi yang telah dibuat di laman change.org yang meminta agar Miftah Maulana dicopot dan mengundurkan diri. Selain itu, terdapat satu petisi yang menolak keberadaan Miftah Maulana karena dianggap sering merendahkan orang lain. Miftah sendiri telah meminta maaf secara langsung kepada seorang pedagang es teh bernama Sunhaji setelah video yang dianggap mengolok-olok pedagang tersebut menjadi viral di media sosial. Namun, tampaknya permintaan maaf tersebut tidak memuaskan semua pihak, sehingga mendorong munculnya petisi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo untuk mencopot Miftah Maulana dari jabatannya. Dari tujuh petisi yang ada, salah satunya telah mengumpulkan tanda tangan sebanyak 79.335 orang hingga Kamis (5/12/2024) pukul 18.50 WIB. Petisi yang berjudul “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden” ini dibuat oleh Dika Prakasa pada 4 Desember 2024. Dalam penjelasannya, Dika menegaskan bahwa tidak layak bagi seseorang yang sering berbicara tentang agama untuk melontarkan kata-kata kasar kepada orang lain di depan publik. Selain itu, Dika juga menyoroti bahwa Presiden Prabowo dalam pidatonya sangat menghormati dan menghargai mereka yang bekerja sebagai pedagang, tukang bakso, nelayan, dan lainnya yang memperoleh penghasilan secara halal. Oleh karena itu, Dika berpendapat bahwa tindakan Miftah Maulana terhadap pedagang es teh tersebut secara tidak langsung merusak citra pemerintahan. Dengan demikian, ia meminta agar Miftah segera dicopot dari jabatannya. “Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah mencerminkan karakter beliau. Karena kejadian serupa telah terjadi beberapa kali. Untuk itu, agar jajaran bapak sejalan dengan bapak, segera copot Gus Miftah!” tulis Dika dalam petisinya yang dikutip dari laman change.org. Terdapat enam petisi lain yang memiliki substansi serupa dengan petisi yang diajukan oleh Dika Prakasa, yaitu meminta agar Miftah Maulana dipecat atau mengundurkan diri. Beberapa di antaranya adalah petisi yang berjudul “Desak Gus Miftah atau Miftah Maulana Habiburrahman mundur dari jabatannya”, petisi “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden!”, serta “Berhentikan Gus Miftah dari Jabatan Staf Khusus Presiden”. Meskipun petisi yang diajukan oleh Dika Prakasa mendapatkan dukungan tanda tangan yang lebih banyak dari masyarakat, jika semua petisi tersebut digabungkan, total tanda tangan yang terkumpul mencapai lebih dari 80.000 orang. Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada Pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait polemik yang ditimbulkan oleh Miftah Maulana. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa permintaan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah agar menilai kinerja para utusan presiden. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memperhatikan aspirasi masyarakat dan telah meminta kepada pemerintah, tidak hanya kepada Gus Miftah, tetapi juga mengajak untuk melakukan introspeksi serta evaluasi terhadap kinerja setiap pembantu presiden dan utusan khusus presiden, ungkap Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, 5 Desember 2024. Meskipun demikian, Dasco tidak dapat memberikan kepastian mengenai adanya sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada Miftah. Menurutnya, hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah. "Sebagai utusan presiden, yang berhak memberikan penjelasan adalah pemerintah, karena posisi tersebut setara dengan menteri," jelas Dasco. "Jadi, jika Anda bertanya kepada saya mengenai sanksi, saya tidak dapat memberikan jawaban karena itu di luar kewenangan saya," tambahnya. Seperti yang telah diketahui, Miftah menjadi sorotan dan menerima banyak kritik di media sosial setelah mengucapkan kata-kata yang dianggap tidak pantas dan menghina seorang penjual es teh. Miftah dalam sebuah potongan video yang viral mengungkapkan, "Es tehmu jik okeh ora? Masih? Yo kono didol, g*bl*k." Namun, setelah mendapatkan teguran dari Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Gus Miftah diketahui telah menemui Sunhaji untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung.
404
MIND ID dan Dedikasi terhadap Transformasi Inovasi Sosial demi Keberlanjutan
IPC TPK Mendapatkan Penghargaan di Ajang Internasional LACP Awards 2024