Kemendagri Bekerja Sama Dengan OJK Dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

Jakarta - Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri bekerja sama dengan OJK dan TPAKD melakukan langkah strategis untuk mempercepat akses keuangan daerah guna mendorong perekonomian daerah.

Sinergi ini dilakukan melalui kegiatan Capacity Building TPAKD 2024 yang diselenggarakan secara hybrid di Gedung Serbaguna LPPI, Jakarta pada Jumat (7/6/2024). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri ke-49 dengan tema "Optimalisasi Peran dan Fungsi TPAKD dalam Akselerasi Pemanfaatan Produk dan Layanan Pasar Modal".

Plh. Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyatakan bahwa keuangan merupakan kunci penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo untuk memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

TPAKD hadir sebagai tim koordinasi yang penting bagi pemerintah, Pemda, dan para stakeholder dalam mempercepat akses keuangan di daerah. Selain itu, TPAKD juga memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah. Hal ini merupakan upaya untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Presiden.

TPAKD telah aktif terlibat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai bagian dari upaya untuk menjaga dan mempercepat pergerakan roda perekonomian melalui skema pembiayaan yang telah diluncurkan dan diadopsi oleh berbagai daerah di Indonesia. Peran TPAKD sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi ini," tuturnya.

Maurits menambahkan bahwa dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, TPAKD memiliki peran penting sebagai penghubung untuk menjaga sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga jasa keuangan yang dimiliki oleh Pemda. Hal ini sangat penting karena akan menjadi kekuatan besar dalam membantu masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM mencapai 64,334 juta unit. Pemerintah juga mendorong percepatan perekonomian melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan dorongan ini, tugas dan peluang TPAKD menjadi sangat besar dan tentunya ini menjadi kewajiban kita bersama. TPAKD memiliki peran yang penting dan strategis dalam mendorong perekonomian," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Maurits meminta Pemda untuk mengoptimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan segera melaksanakan program dengan cepat dan efektif. Selain itu, membangun kolaborasi dan sinergi program pemerintah melalui TPAKD dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk tim yang ada di daerah. Ini seperti Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menganggarkan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan kerja TPAKD dalam APBD, guna mencapai target indeks inklusif keuangan mencapai 90 persen pada akhir tahun 2024. 

Lebih lanjut, Maurits menyatakan bahwa hasil Capacity Building pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah TPAKD yang melaksanakan program kerja terkait dengan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Jumlahnya mencapai 84 TPAKD dengan 137 program kerja. Sementara program kerja terkait dengan IKNB pada tahun 2024 mencapai 110 TPAKD dengan 171 program kerja.

Maurits berharap bahwa kegiatan ini dapat mendorong peningkatan jumlah TPAKD yang melaksanakan program kerja terkait dengan Lembaga Keuangan Pasar Modal. Menurutnya, terdapat banyak peluang untuk mengembangkan potensi di daerah masing-masing.

"Mungkin saat ini masih sedikit yang memahami hal ini. Oleh karena itu, semoga kegiatan ini dapat membuka peluang bagi kita semua untuk membangun daerah melalui inisiatif dan inovasi program kerja yang tepat bagi masyarakat, salah satunya melalui sektor pasar modal," tambahnya.