Pemerintah Dan DPR RI Telah Mencapai Kesepakatan Mengenai DIM 27 RUU Tentang Kabupaten/Kota Yang Akan Dibahas Lebih Lanjut

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah menyetujui untuk membahas lebih lanjut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyatakan bahwa 27 RUU ini merupakan tahap pertama dari paket 254 RUU tentang Kabupaten/Kota yang disiapkan oleh Komisi II DPR RI.

"Dalam rangka memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Tomsi dalam Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM 27 RUU tentang Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, pada hari Selasa (21/5/2024).

Adapun 27 RUU tersebut untuk tingkat kabupaten terdiri dari RUU tentang Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Simalungun, Nias, Bangka, dan Belitung. Sedangkan untuk tingkat kota, terdiri dari RUU tentang Kota Banda Aceh, Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Sibolga, dan Pangkalpinang.

Lebih lanjut, Tomsi menyatakan bahwa pada dasarnya pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI yang mengusulkan 27 RUU tentang Kabupaten/Kota. Tomsi menyampaikan bahwa pemerintah setuju untuk membahas lebih lanjut 27 RUU tentang Kabupaten/Kota dengan fokus pada alas hukum, cakupan wilayah, dan karakteristik daerah.

Tomsi menyatakan bahwa penyusunan DIM 27 RUU tentang Kabupaten/Kota didukung oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri. Dalam hal ini, dukungan tersebut terkait dengan verifikasi urutan cakupan wilayah kabupaten/kota, verifikasi penulisan nama kabupaten/kota dan nama cakupan wilayah kabupaten/kota, verifikasi batas daerah kabupaten/kota, serta pembuatan peta wilayah.

Tomsi berharap agar pembahasan 27 DIM RUU Kabupaten/Kota usul inisiatif DPR RI dapat berjalan lancar dalam rapat panitia kerja ini.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal. Selain itu, rapat juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.