BPSDM Kemendagri Dan KAS Jerman Bekerja Sama Meningkatkan Digitalisasi Pemerintahan Di Era Digital

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste untuk meningkatkan digitalisasi pemerintahan di era digital. Kolaborasi ini diwujudkan melalui Workshop Digital Government Transformation dengan tema "Strategi Pemerintah di Era Digital".

Workshop ini diselenggarakan di Hotel Arthama, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dari tanggal 12 hingga 14 Juni 2024. Selain BPSDM Kemendagri, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Makassar juga terlibat dalam penyelenggaraan workshop ini.

Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menyatakan bahwa workshop kolaborasi ini merupakan inisiatif yang baik untuk meningkatkan transformasi digital di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk mempercepat pelayanan dan membangun kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Terlebih lagi, pada tahun sebelumnya, BPSDM dan rombongan telah mengunjungi Jerman atas undangan KAS untuk melakukan studi strategis mengenai transformasi digital di Berlin dan Dresden.

Sugeng juga menyebutkan bahwa sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat dan daerah membutuhkan alat untuk mendukung visi Indonesia 2045 dalam rangka mewujudkan negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa terdapat empat pilar transformasi digital yang perlu dipahami, yaitu budaya, keterampilan, keamanan, dan peminimalan penyimpangan.

"Presiden telah meluncurkan Govtech dengan nama Inadigital, sebuah superapps yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah. Untuk mencapai visi 2045, kita memiliki 5 sasaran, 8 misi, dan 17 arah pembangunan yang diukur dengan 40 indikator kinerja," u

Dengan harapan workshop ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi era digitalisasi, serta memperkuat kolaborasi antar berbagai pihak untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik.

Di samping itu, Dennis Suarsana, Country Director KAS Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste, mengungkapkan apresiasinya terhadap kerjasama ini. Baginya, kemajuan bangsa terkait digitalisasi publik bukanlah pilihan, melainkan keharusan.

"Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Indonesia harus beradaptasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat," ujarnya.

Dennis juga menyoroti manfaat digitalisasi administrasi publik. Menurutnya, digitalisasi memungkinkan layanan yang lebih cepat, menghemat waktu dan biaya operasional, serta meningkatkan akuntabilitas, mengurangi peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Tak hanya itu, digitalisasi juga memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam memantau perkembangan kebijakan pemerintah, menciptakan hubungan erat antara masyarakat dan pemerintah. Meskipun demikian, ia tidak menutup mata terhadap tantangan yang harus dihadapi ke depan.

"Kita harus menghadapi berbagai tantangan seperti infrastruktur yang belum merata, kesenjangan SDM, dan hambatan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.