Presiden Joko Widodo Meluncurkan Program 'INA Digital' Sebagai GovTech

Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang dikenal dengan nama INA Digital dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin (27/05). GovTech adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan layanan digital pemerintah yang tersebar di berbagai platform/aplikasi.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beliau juga menyebutkan bahwa terdapat 27.000 aplikasi di lingkup pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, yang perlu diintegrasikan.

"Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Infrastruktur Publik Digital, sebagai 'jalan tol' untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita sebut INA Digital," ujar Presiden Jokowi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan GovTech Indonesia yang dikenal dengan nama INA Digital. INA Digital bertindak sebagai penyelenggara integrasi ekosistem layanan digital pemerintahan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, kepercayaan, dan efisiensi pelayanan publik. Presiden Jokowi menyatakan bahwa INA Digital merupakan langkah awal dalam percepatan transformasi layanan digital pemerintahan di Indonesia.

Setiap instansi pemerintah harus bekerja sama untuk mengintegrasikan dan menginteroperabilitaskan aplikasi dan data. Tidak boleh lagi berpikir bahwa data yang dimiliki adalah miliknya sendiri. Negara tidak akan maju jika masih mempertahankan pola pikir seperti itu. Presiden menegaskan untuk meninggalkan praktik dan mindset lama.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa setelah peluncuran INA Digital, pemerintah akan mempercepat integrasi layanan digital. Beberapa layanan prioritas akan digabungkan dalam satu portal pelayanan publik yang akan diluncurkan pada bulan September 2024. Layanan-layanan prioritas yang akan digabungkan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.

Menurut Anas, selama ini ketika warga membutuhkan layanan A, mereka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di dalamnya. Begitu pula ketika membutuhkan layanan B, harus mengunduh aplikasi B dan mengisi data lagi. Proses ini berulang-ulang dan mempersulit warga, padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Teknologi seharusnya mempermudah, bukan mempersulit.

Menurut petunjuk dari Bapak Presiden, prosesnya tidak boleh lagi rumit meskipun sudah menggunakan teknologi. Inilah mengapa interoperabilitas layanan menjadi penting, yang membutuhkan pertukaran data. INA Digital bertanggung jawab untuk mengintegrasikan layanan tersebut," kata orang tersebut.

Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia siap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi," tambah Anas.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir menjelaskan, pemilihan PERURI untuk menjalankan INA Digital didasarkan pada portofolio digital yang kuat, terbukti dengan berbagai layanan pemerintahan digital yang sebelumnya telah menjadi produk unggulan mereka. Oleh karena itu, penugasan ini merupakan pilihan yang tepat, karena dapat mendorong daya saing BUMN di sektor digital.

INA Digital menjamin untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa adanya komplikasi yang rumit. Hal ini juga merupakan perbaikan atas proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur agar semua layanan bagi masyarakat dapat tepat sasaran.

Peluncuran ini menandai langkah pertama bagi kami untuk terus bekerja keras dalam beberapa bulan ke depan guna mewujudkan dan melaksanakan bahwa pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat adalah nyata. Ini bukan hanya sekadar slogan, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan," ujar Menteri Erick.

INA Digital bekerja sama dengan sembilan kementerian/lembaga dalam tahap awal untuk mendukung pengembangan, integrasi, dan interoperabilitas aplikasi SPBE Prioritas. Ini mencakup sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital, transaksi keuangan negara, aparatur negara, Portal Layanan Publik, Satu Data Indonesia, dan kepolisian. Kesembilan sektor prioritas ini dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk dipercepat integrasinya berdasarkan kesiapan rencana, infrastruktur, dan penggunaannya.

Keterpaduan layanan digital yang efektif dapat menjadi terobosan penting dalam memberikan pelayanan publik yang sederhana, mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan satu portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan yang menjadi acuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sepanjang kehidupan, mulai dari pencatatan sipil, pencarian pekerjaan, informasi layanan kesehatan, pergantian alamat, akses dan informasi bantuan sosial, dan masih banyak lagi.

Tentang INA Digital

INA Digital, yang merupakan bagian dari PERURI, bertindak sebagai penyelenggara ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia yang terpadu. Pada tanggal 27 Mei 2024, INA Digital secara resmi diresmikan oleh Presiden RI, sesuai dengan instruksi Pemerintah kepada PERURI sebagai GovTech Indonesia yang diatur dalam Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. INA Digital memiliki peran penting dalam mempercepat transformasi layanan digital pemerintah, dengan tujuan mewujudkan layanan publik yang berkualitas, dapat dipercaya, dan efisien.