Bawaslu Telah Menerima Hampir 1.500 Laporan Mengenai Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Hingga Tanggal 1 Desember

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, menginformasikan bahwa hingga 1 Desember 2024, Bawaslu telah menerima hampir 1.500 laporan mengenai dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Jumlah penanganan pelanggaran di Bawaslu sudah cukup signifikan. Hingga 1 Desember, hampir 1.500 laporan telah diterima," jelas Lolly dalam acara media gathering bertema Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berlangsung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, pada hari Selasa.

Angka tersebut, menurutnya, mencerminkan banyaknya upaya untuk melanggar ketentuan meskipun pencegahan telah dilakukan.

Namun demikian, Lolly menegaskan bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung dengan baik.

Saat ini, Lolly mencatat bahwa hampir tidak ada insiden kerusuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Insiden kerusuhan yang terjadi di Puncak Jaya memiliki konteks yang berbeda," tuturnya.

Lolly menjelaskan bahwa Papua memiliki karakteristik unik, sehingga perspektif terhadap situasi di Papua tidak dapat disamakan dengan peristiwa yang terjadi di daerah lain.

"Dari sekian banyak peristiwa yang muncul, kami menyimpulkan bahwa secara umum, pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik," ungkap Lolly.

Sebelumnya, Lolly mengevaluasi kinerja badan ad hoc selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, hal ini didasarkan pada jumlah rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) yang rendah.

Badan ad hoc dalam pilkada terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), serta petugas ketertiban di tempat pemungutan suara (TPS).

Salah satu provinsi yang menjadi acuan Lolly adalah Sulawesi Selatan. Pada Pemilu 2024, Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di 69 TPS. Sementara itu, pada Pilkada 2024, Bawaslu merekomendasikan PSU di 13 TPS di Sulawesi Selatan.

Selain Sulawesi Selatan, Lolly juga menyoroti rekomendasi PSU yang diberikan oleh Bawaslu kepada Papua selama Pemilu 2024.

"Papua itu sangat tinggi, jika saya tidak salah, rekomendasi PSU mencapai 90-an. Namun saat ini, Papua hanya memiliki 36," ungkap Lolly.

Berdasarkan data tersebut, Lolly menyimpulkan bahwa terdapat penurunan dalam rekomendasi PSU, penghitungan surat suara ulang (PSSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), serta pemungutan suara susulan (PSS) pada Pilkada 2024 jika dibandingkan dengan Pemilu 2024.

Tag: Bawaslu Penghitungan Surat Suara Ulang Pilkada 2024