KPU DKI Bekerjasama Dengan Dinas Perumahan Guna Melakukan Pembaruan Data Di Apartemen

KPU Provinsi DKI Jakarta telah berkolaborasi dengan dinas perumahan dan pemukiman setempat untuk membantu petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dalam mendata pemilih yang tinggal di apartemen dan rumah susun.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, menyatakan bahwa tujuan kolaborasi ini adalah untuk mengatasi serta mengurangi masalah, hambatan, dan tantangan yang sering dihadapi oleh pantarlih saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Menurut Fahmi, rapat koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta telah dilakukan guna mempersiapkan pemutakhiran data pemilih mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024 agar memudahkan petugas.

Fahmi juga menekankan bahwa apartemen dan rumah susun merupakan area yang sulit dijangkau atau diakses oleh pantarlih di lapangan, sehingga dapat menimbulkan masalah terkait pendataan pemilih di wilayah tersebut di masa mendatang.

Oleh karena itu, Fahmi berharap melalui rapat koordinasi ini pihaknya dapat bekerja sama dengan dinas perumahan untuk mencapai sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.

Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan yang sangat penting dalam persiapan pelaksanaan pilkada yang akan datang.

"Rapat koordinasi ini sangat penting agar dapat menghasilkan data pemilih yang akurat, komprehensif, dan terkini," ujarnya.

Sebagai anggota KPU, Fahmi menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan bahwa semua warga DKI Jakarta yang memenuhi syarat sebagai pemilih, termasuk penghuni apartemen dan rumah susun (rusun), terdaftar dalam daftar pemilih.

Sementara itu, Ketua Subkelompok Urusan Regulasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman Jani Malau menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan KPU DKI Jakarta dalam menjalankan program pemutakhiran data pemilih.

"Kami berencana mengundang seluruh pengelola apartemen di DKI Jakarta untuk mengadakan sosialisasi coklit. Setelah itu, kami berharap agar KPU Kota dapat berkoordinasi langsung dengan pengelola apartemen," katanya.